Gunung Gede

Buon Natale e anno nuovo 2013

Vrolijke Kerstmis en nieuwe jaar 2013

Judul Slide

Frohe Weihnachten und neues Jahr 2013

Memuat...

Selasa, 28 Februari 2012

Home » , » Asuransi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Asuransi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Asuransi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam-Diantara bentuk mualamah yang kemudian direkayasa dan dikembangkan para ilmuwan itu adalah asuransi. Dilihat dari segi tujuan dan sasaran yang akan dicapai, asuransi mempunyai nilai positif bagi kehidupan manusia, karena prinsif ta’awun dan takafuli termasuk ajaran Islam yang mendasar. Akan tetapi sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa akad asuransi adalah haram, karena di dalam asuransi terdapat banyak unsure penipuan dan unrus riba. Disamping para ulama fiqh yang mengharamkan dan para ulama fiqh yang menghalalkan, dengan alas an bahwa seluruh bentuk muamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkan adalah dibolehkan.


Asuransi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Oleh: Tatang Mahajang


Pendahuluan
Al qur’an dan sunnah Rasul merupakan sumber tuntunan kehidupan bagi kaum muslimin untuk menjalani kehidupan fana di dunia dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan dating.

Salah satu bukti bahwa Al qur’an dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal, dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang perekonomian, dalam hal ini ekonomi Islam bertujuan untuk mengatur agar manusia berada di ajalan yang lurus.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga, merupakan anjuran yang memiliki dimesi ibadah. Hal ini dapat ditemukan dalam al qur’an sebagai berikut:

sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (QS Al-A’Raf:10).

Untuk itulah Allah berfirman:
kami jadikan siang untuk mencari penghidupan” (QS An-naba:11)

Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat:

pabila kamu telah menunaikan shalat, bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah” (QS Al-jum’ah:10).

Dengan demikian, sumber terpenting peraturan atau perundang-undangan perekonomian adalah Al qur’an dan Sunnah. Meskipun sudah ada literature yang mengupas tentang system ekonomi Islam. Namun belum menyeluruh dari berbagai aspek, sehingga umat Islam masih mengalami suatu penyakit pluralism ekonomi (berada di tengah-tengah system ekonomi liberal, komunis, dan sosialis). Hal itu (pluralism system ekonomi) muncul disebabkan ketidakmampuan umat Islam melahirkan suatu konsep system ekonomi Islam (menggabungkan system ekonomi dan syari’at). Di satu pihak, kita mendapatkan para ekomon banker dan usahawan dan aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi lupa membawa pelita agama, karena memang tidak menguasai syari’at, terlebih lagi fiqh muamalah secara mendalam. Dilain pihak, kita mendapatkan para kyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fiqh, tafsir, ushul fiqh, dan disiplin lainnya, tetapi kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejolak bisnis di sekelilingnya, akibatnya ada tendensi “biarlah kami mengatur urusan Akhirat dan mereka urusan dunia”. Padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat.

System ekonomi islam, sebagamana dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa pada intinya adalah system ekonomi yang mandiri dan terlepas dari system ekonomi lainnya, namun tidak terlepas dari dua tuntunan yaitu al qur’an dan sunnah. Yang membedakan system ekonomi islam dengan system ekonomi lainnya adalah norma pokok atau aturan main dalam proses interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan, dalam system ekonomi islam, yang menjadikan asumsi dasarnya adalah syariat islam. Syariat tersebut diberlakukan secara totalitas baik dalam individu keluarga, kelompok, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik keperluan jasmani maupun rohani.

Ajaran islam hendanya diaplikasikan di dalam seluruh kegiatan umat islam (trmasuk dalam bidang ekonomi). Merujuk pada QS Al-baqarah ayat 208.

Artinya: “hai orang yang beriman! Masuklah kamu kedalam islam secara keseluruhan (totalitas) dan janganlah kamu ikut jejak langkah syetan, sungguh ia (syetan) bagimu musuh yang nyata”.

Pembahasan
Pada prinsipnyaberbagai bentuk muamalah dapat diterima, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar islam. Islam tidak menapikkan bahwa kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah akan senantiasa berkebang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang mereka capai. Oleh sebab itulah, agaknya para ulama menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat fleksibel, yaitu:
prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah boleh (dilakukan) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya

Diantara bentuk muamalah yang kemudian direkayasa dan dikembangkan para ulama itu adalah asuransi. Dilihat dari segi tujuan dan sasaran yang akan dicapai, asuransi mempunyai nilai positif bagi kehidupan manusia, karena prinsip ta’awun dan al-ijtima’I termasuk ajaran islam yang amat mendasar, sebagaimana dinyatan Allah dalam firmanNya:

Konsep ideal dengan tujuan dan sasaran yang baik di perusahaan asuransi tersebut, terkadang dalam praktiknya terkesan adanya ketidakcocokan antara konsep dengan praktik. Disinilah muncul persoalan bagi para ulama fiqh tentang kedudukan hokum asuransi tersebut.

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa akad asuransi adalah haram secara mutlak, karena di dalam asuransi terdapat banyak unsure penipuan dan unsure riba. Pendapat ini diantaranya dianut oleh Ibnu ‘Abidin (1191-1252H/ 1741-1839M), tokoh fiqh Hanafiyah, asSayyid Sibiq (Ulama fiqh kontemporer Mesir), Wahbah az-Zuhaili dan Mustafa Sa’id al-Khin, keduanya ulama fiqh kontemporer dari Syiria.

Para ulama yang mengharamkan asuransi secara mutlak mengemukakan beberapa alasan, diantaranya:

Pertama, di dalam asuransi terkandung unsur riba, sedangkan riba diharamkan oleh Islam. Keharaman riba ini menutur mereka antara lain dapat disimak dari firman Allah dalam QS al baqarah 275:
Dari ayat di atas menurut mereka mengandung unsur riba yang diharamkan syara’, unsur riba terebut terlihat ketika pihak tertanggung menerima uang pertanggungfan melebihi dari jumlah premi yang dibayarkannya. Kelebihan pembayaran inilah yang dimaksud dengan unsur riba itu. Pihak penerima sama sekali tidak berhak atas kelebihan tersebut, sesuai dengan prinsipnya (keuntungan yang diperoleh sebanding dengan kerugian yang diderita).

Kedua, akad asuransi termasuk “mu’awadah maliyah” yang mengandung gharar (penipuan). Yang dimaksud engan gharar, menurut ulama Malikiyah adalah sesuatu yang dalam perolehan salah satu penggantiannya diragukan, atau biasanya diragukan, atau sesuatu yang tidak diketahui apakan terjadi atau tidak. Artinya, mengandung unsur ketidakpastian, sedangkan ulama Syafi’iyahmendefinisikan gharar dengan sesuatu yang akibatnya tidak jelas bagi seseorang atau sesuatu yang mungkin trjadi dan mungkin tidak terjadi.

Perbedaan redaksi tentang pengertian gharar yang dikemukakan para ulama tersebut pada dasarnya mengandung suatu esensi yaitu terjadinya unsur ketidakpastian di dalam persoalan uang ganti rugi. Dengan demikian, jelas bahwa yang dimaksud dengan gharar adalah sesuatu yang bersifat spekulasi, kemungkinan terjadi masih bersifat untung-untungan. Keadaan seperti ini dijumpai dalam akad asuransi, seperti pada asuransi jiwa misalnya, sulit ditentukan, bahkan tidak mungkin diduga kapan seseorang akan menionggal, sehingga uang pertanggungan jiwanya dapat diterima. Dalam kaitannya dengan larangan mu’awadah maliyah yang mengandung unsur gharar, dijumpai dalam sabda Rasul berikut:
dari Abi Hurairah, Rasul melarang jual beli (dengan cara melempar) batu (terhadap barang mana yang kena itulah yang akan dijual) dan jual beli penipuan” (HR Muslim).

Ketiga, akad asuransi mengandung unsur perjudian dan taruhan yang diharamkan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-maidah 95
Unsur perjudian dan pertaruhan dalam asuransi terlihat ketika terjadi penggantian yang harus diterima oleh tertanggung. Uang asuransi sebagai pengganti dari janji tertanggung untuk membayarkan sejumlah uang yang lain (premi-premi asuransi) selama tidak terjadi pristiwa yang diasuransikan. Tabiat dan sifat transaksi asuransi adalah tabiat dan sifat akad perjudian dan taruhan. Yang pasti unsur perjudian dan taruhan dalam akad asuransi akan sangat terlihat dari segi hubungan asuransi dengan seorang tertanggung. Misalnya, jika rumahnya terbakar, maka perusahaan membayar nilai rumah tersebut kepada tertanggung. Jika rumahnya tidak terbakar, maka premi yang telah dibayarkan tertanggung menjadi hak asuransi perusahaan.

Di samping para ulama fiqh yang mengharamkan secara mutlak, ada ulama fiqh yang menghalalkan secara mutlak. Cara menghalalkan asuransi ini menurut mereka, sama sekali tidak ada kaitannya denga persoalan darurat atau kebutuhan orang banyak dan juga atas dasar bahwa asuransi sudah menjadi tradisi mayoritas atau sekelompok umat manusia. Akan tetapi, kehalalan asuransi adalah disebabkan oleh prinsip bahwa seluruh bentuk muamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya adalah dibolehkan. Asuransi menurut mereka, tidak terkait dan amat jauh dari riba, gharar, dan sikap aniaya. Pernyataan seperti ini antara lain dikemukakan oleh Syeikh Abd ar-Rahman Isa, guru besar fiqh di Universitas Al-Azhar.

Abd ar-Rahman Isa menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah modern yang belum dijumpai di zaman imam-imam mujtahid terdahulu. Oleh sebab itu, tidak dijumpai pembahasan asuransi di dalam khasanah fiqh klasik. Asuransi membawa kepada dampak perkembangan ekonomi yang luas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, asuransi menyangkut kepantingan umumj, maka hukumnya halal menurut syara’. Perjanjian asuransi, menurutnya sama dengan perjanjian al-ji’alah (member janji upah). Pihak asuransi menjanjikan dirinya akan membayar sejumlah uang ganti rugi apabila pihak lain (pemegang polis) mengerjakan sesuatu untuknya, yaitu membayar uang premi denga peraturan tertentu. Atas dasar itu, akad asuransi termasuk sesuatu yang dihalalkan syara’, karena tidak satu nas pun baik dari qur’an, sunnah, maupun ijma’ yang secara rinci dan tegas melarangnya.

Pendapat para ulama bahwa asuransi itu halal disebabkan karena:
Pertama, asuransi merupakan salah satu usaha bresifat tolong menolong, sedangkan tolong menolong sangat dianjurkan, bahkan merupakan kewajiban sesame umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah 2)

Kedua, asuransi mirip dengan akad mudharabah dalam upaya mengembangkan harta benda. Karena itu jika mudharabah dibolehkan, maka asuransi juga dibolehkan. Kemiripan asuransi dengan mudharabah bias terlihat dari segi krjasama antara pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis asiransu. Di satu pihak, pemegang polis menyerahkan uangnya untuk dikelola dan dikembangkan, dipihak lain, prusahaan asuransi sebagai pihak pengelola menyediakan tenaga, keterampilan, dan manajemen untuk mengelola modal yang diberikan oleh pemegang polis asuransi.
Ketiga, asuransi tidak mengandung gharar (tipu daya). Jual beli gharar merurut al-Bahi adalah jual beli yang didasarkan atas ketidakjelasan sejak dimulainya akad, atau jual beli yang ketidakjelasannya di masa yang akan dating (jahalahbi mustaqbalihi), sehingga tidak diketahui akhir dari transaksi tersebut dalam bentuk yang pasti.
Misalnya, menjual ikan yang ada di kolam atau di laut.
Unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian objek jual beli dalam kasus ini sudah dapat diduga kuat, jual beli seperti ini jelas dilarang oleh syara’.

Keempat, asuransi bermanfaat untuk memperluas lapangan kerja baru. Di sinilah perusahaan asuransi memberikan dampak positif bagi angkatan kerja di suatu Negara yang semakin hari semakin menumpuk. Sebagaimana yang disepakati oleh ulama fiqh bahwa setiap pemerintah harus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk warganya, sehingga angkatan kerja yang masih menganggur harus dicarikan upaya untuk memproduktifkan mereka. Salahsatu caranya adalah dengan menyalurkan mereka ke perusahaan asuransi.

Salah satu upaya agar perekonomian berlaku secara syariat di Indonesia, dengan kehadiran Bank Muamalat di Indonesia, bank-bank syariah yang lain, maka dibutuhkan pula asuransi yang sejalan dengan syariah islam sebagai upaya untuk melindungi asetnya, memberikan rasa aman dan pelayanan kepada masabahnya. Demikian pula umat islam yang mayoritas, tetapi paling banyak tertinggal khususnya dalam bidang ekonomi, perlu segera bangkit untuk menguatkan posisi ekonominya dan merencanakan masa depannya yang lebih baik, termasuk penanggulangan resiko yang akan mungkin terjadi.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, asuransi konvensional, dalam beberapa hal ini bias dijadikan pilihan, sebab dikalangan masyarakat muslim masih trdapat keraguan, bahkan keyakinan bahawa parktik asuransi konvensional itu cacat dari sudut pandang syariah, di dalamnya terdapat unsur gharar, maisir, dan riba. Oleh karena itu, kehadiran asuransi tafakul keluarga dan tafakul umum merupakan solusi yang tepat. Praktik asransi tafakul ini dibangun berdasarkan semangat tolong monolong dan saling menjamin. Dalam prinsip tafakuli ini, semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain. Oleh karena itu di dalamnya tidak berlaku akad pertukaran (tabaduli) yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggunagan sebagaimana lazimnya asuransi konvensional.

à

Muhajang, Tatang. 2011. “Asuransi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”: jurnal ilmiah pendidikan. volume 4 no. 2. 2011. Hlm 153-158.

0 komentar:

Poskan Komentar

Silakan berkomentar dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung pornografi.
Anda bisa berkomentar dengan menggunakan pilihan: Nama/URL. Kolom URL bisa dikosongkan.